Delapan dekade setelah kemerdekaan, dinamika antara oposisi dan pemerintahan di Indonesia tampak semakin menjauh. Padahal, dalam sistem demokrasi, keberadaan oposisi sangatlah penting sebagai penyeimbang jalannya pemerintahan. Oposisi berperan sebagai pengawas, pengkritik, dan alternatif kebijakan yang sehat dalam proses politik.
Namun, jika kita melihat komposisi parlemen saat ini, sulit menemukan oposisi yang nyata. Parlemen yang seharusnya menjadi ruang utama bagi oposisi justru didominasi oleh partai-partai pendukung pemerintah. Meskipun presiden berasal dari partai yang diusung saat pemilu, seharusnya parlemen tetap memiliki fungsi kontrol yang kuat. Sayangnya, oposisi struktural dalam lembaga negara kini nyaris menghilang.
Oposisi yang tersisa hanyalah mereka yang berada di luar parlemen—baik dari kalangan elit politik dan masyarakat akar rumput (wong ngisoran) yang merasa bisa hidup tanpa bergantung pada negara. Namun, oposisi dari kalangan elit politik pun sering kali tidak menawarkan gagasan alternatif yang konstruktif. Kritik mereka cenderung bersifat reaktif dan emosional, menolak hampir semua kebijakan pemerintah tanpa analisis mendalam. Tujuannya lebih kepada membangun kekuatan massa demi merebut kekuasaan, bukan memperbaiki arah kebijakan negara.
Dalam kondisi seperti ini, demokrasi kehilangan salah satu pilar utamanya: oposisi yang sehat dan berfungsi. Tanpa oposisi yang kuat dan berintegritas, pemerintahan berisiko berjalan tanpa kontrol, dan rakyat kehilangan suara alternatif yang bisa memperjuangkan kepentingan mereka.
Setelah 80 tahun merdeka, jurang antara elit politik—baik yang sedang menjabat maupun yang berada di luar kekuasaan—semakin melebar. Mereka tampak sibuk dengan agenda masing-masing, sering kali tanpa titik temu yang jelas. Dialog dan kolaborasi antarelite semakin jarang terjadi, sehingga arah kebijakan nasional pun kerap kehilangan pijakan yang menyatu.
Sementara itu, masyarakat akar rumput atau _wong ngisoran_ tidak lagi diposisikan sebagai subjek pembangunan, melainkan sekadar objek kekuasaan. Mereka menjadi sasaran mobilisasi politik, bukan penerima manfaat dari kebijakan yang berpihak. Dalam situasi ini, pembangunan kehilangan makna keadilan sosial, dan demokrasi berjalan pincang tanpa keterlibatan rakyat secara nyata.
Yoyok ABP
*Sekjen Wong Ngisoran*
